Illustrasi.

Illustrasi.

Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta guna menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu No.1/2020) mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu No. 1/2020 ini ditetapkan dan ditandatangani pada Selasa (31/3). Pemerintah menetapkan Perppu tersebut karena dampak yang diakibatkan COVID-19 terhadap negara bukan hanya mengancam kesehatan tetapi juga berdampak kepada persoalan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Dikutip dari setkab.go.id Jokowi, selaku Presiden Indonesia menyatakan bahwa penandatanganan Perppu tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dikarenakan situasi yang dihadapi saat ini merupakan situasi yang sangat memaksa.

Peraturan ini resmi direalisasikan sejak ditandatangani oleh pemerintah mengandung empat parameter, yaitu pertama, penyebaran virus COVID-19 yang dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Pandemi ini sudah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar dan berimpilikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belaja negara dan pembiayaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional serta pemulihan perekonomian untuk dunia usaha dan masyarakat yang terkena dampak.

Ketiga, implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap buruknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan turunnya berbagai aktivitas ekonomi domestik. Maka, pemerintah perlu memitigasi bersama oleh pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi untuk menjadi stabilitas sektor keuangan.

Keempat, berdasarkan parameter pertama hingga ketiga, pemerintah dan lembaga yang terkait perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah untuk penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan keempat parameter yang menjadi acuan serta alasan dalam pembentukan Perppu terdapat empat kebijakan di bidang perpajakan untuk memitigasi efek dari COVID-19. Pertama, penyesuasian tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Kedua, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, seperti Netflix atau Zoom yang sedang marak digunakan.

Ketiga, perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan kewajiban pemenuhan perpajakan. Keempat, pemberian kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk untuk penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Dalam pencegahan terjadinya PHK atau kebangkrutan pada sektor korporasi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pun menetapkan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%. Penurunan tarif ini akan langsung disesuaikan bagi wajib pajak yang memakai mekanisme angsuran PPh Pasal 25.

Jokowi pun menegaskan bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya akan mengajukan dan menyampaikan Perppu tersebut ke DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi Undang-Undang. Ia pun memastikan bahwa

Pemerintah telah mengalokasi anggaran yang mencapai Rp405,1 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk dana kesehatan sebesar Rp75 triliun, jaring pengaman sosial atau safety net (SSN) sebesar Rp110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyar (KUR) sebesar Rp70,1 triliun dan pembiayaan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 triliun.

Sumber :
peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan 31 maret 2020 di istana kepresidenan bogor provinsi jawa barat

peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2020

aturan teknis pajak transaksi elektronik atau digital segera disiapkan

terbit perppu kebijakan keuangan negara stabilitas sistem keuangan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>