Oleh: Kartika Cahya Kencana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

‘Menuju Era Perpajakan Baru’ tema dari rapat pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di awal tahun 2017 merupakan tonggak sejarah progres lanjutan bagi DJP untuk memiliki unit penanganan keberatan perpajakan yang bersifat lebih independen. Sejarah tercatat bahwa proses penanganan keberatan pertama kali dilakukan di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan arestasinya namun selanjutnya perkembangan modernisasi DJP di tahun 2002 bergeser ke Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Modern bahkan sampai sekarang.

Namun reformasi perpajakan 2017 ini membuat gebrakan yang lebih hebat dari sebelumnya dengan membuat instansi vertikal tersendiri khusus penanganan keberatan dan setingkat eselon II. Unit independen ini merupakan agenda besar dari tim reformasi perpajakan agar kegiatan DJP dalam mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan semakin efektif. Pemerintah dengan serius memperbaiki kondisi perpajakan dengan membentuk tim reformasi perpajakan di tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 885/KMK.03/2016 dengan susunan pengurus adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua.

Salah satu input dari paparan rapat pimpinan DJP di Bali adalah menataan intansi vertikal yang independen untuk tugas pokok dan fungsi unit penaganan keberatan. Sedangkan proses yang akan dilakukan adalah pembentukan instansi vertikal dengan 5 klasifikasi Kantor Penanganan Keberatan yang akan dipimpin oleh pejabat eselon IIA. Adapun rancangan 5 kantor tersebut berposisi di Medan, Makassar, Surabaya, dan 2 kantor berada Jakarta. Pertimbangan utama pemisahan tugas pokok dan fungsi keberatan dari Kanwil DJP adalah memfokuskan tugas Kepala Kanwil DJP ke arah penerimaan pajak yang selama ini tersita cukup besar energinya untuk penangangan proses keberatan.

Sebagai gambaran bahwa kegiatan penanganan keberatan dan banding merupakan bidang dengan analisis beban kerja tertinggi di Kanwil DJP. Dalam paparan tersebut juga tergambar struktur organisasi dari Kantor Pajak Penanganan Keberatan dengan maksimal 5 Kepala Bidang Keberatan dan Banding, lengkap dengan Bagian Umum, Bantuan Hukum dan Kepatuhan Internal serta kelompok jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini merupakan pegawai khusus yang menagani proses permohonan keberatan wajib pajak. Jabatan ini merupakan jabatan baru yang harus disusun secara cermat baik tugas maupun uraian jabatannya, termasuk klasifikasi grading-nya.

Pemisahan tugas pokok dan fungsi penanganan keberatan dari Kanwil DJP memang sudah selayaknya dilakukan walaupun sebenarnya sudah dikatakan terlambat.Sudah lama dan telah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali keluhan dari para wajib pajak yang menganggap proses keberatan hanya merupakan stempel halal dari kegiatan pemeriksaan pajak. Bahkan ironinya di Pengadilan Pajak terdapat fenomena menumpuknya tunggakan sengketa pajak dan banyaknya sengketa banding perpajakan yang dimenangkan oleh wajib pajak. Hal ini dapat dimaklumi karena banyaknya tekanan kepada pegawai DJP yang dipandang negatif dari sisi kompetensi moral oleh masyarakat umum (Gayus effect) sehingga cenderung mengambil posisi sebagai safety player dengan menolak permohonan keberatan wajib pajak. Lazarus dan Folkman (1984) dalam coping theory menyatakan bahwa dalam keadaan individu mendapatkan tekanan di lingkungan pekerjaan dan tidak dapat mengatasi sumber masalahnya maka kecenderungan dilakukan adalah berperilaku disfungsi profesi berupa penurunan kualitas pekerjaan.

Instansi vertikal penanganan keberatan yang baru nanti adalah unit doeleansi peradilan (peradilan semu) yang sudah sepantasnya harus bertindak layaknya sebagai pengadilan yang bebas dari konflik kepentingan penerimaan pajak dan tidak bias independensi serta memutus sengketa keberatan berdasarkan keadilan hukum pajak, bukan besarnya angka sengketa pajak. Gerakan reformasi perpajakan melalui penataan instansi vertikal untuk bidang keberatan diharapkan dapat memenuhi ekspektasi yang tinggi dari wajib pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan yang lebih objektif. Muara dari gerakan ini pun berdampak secara tidak langsung terhadap evaluasi penggalian potensi perpajakan melalui kegiatan pemeriksaan pajak. Kegiatan evaluasi hasil pemeriksaan ini sangat berguna dalam memitigasi perilaku disfungsi pemeriksa pajak sehingga koreksi fiskal yang dihasilkan pun berkualitas tinggi. Proses good government governanceharus dikedepankan oleh DJP dalam menjalankan visi dan misinya.

Gerakan reformasi perpajakan terkait penataan instansi vertikal di bidang keberatan tentunya harus dimulai dengan cepat mengingat keinginan Bapak Joko Widodo untuk segera mewujudkan Nawacitanya berupa kedalulatan ekonomi melalui kegiatan perpajakan. Percepatan reformasi ini dapat dimulai dari uji coba kantor seperti halnya pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mikro. Memulai dari hal yang kecil merupakan pilot project yang cukup rasional untuk dilakukan oleh DJP. Mengambil contoh dari Pengadilan Pajak dengan program Sidang Diluar Tempat Kedudukan (SDTK), dimulai dari berkas sidang yang paling sedikit jumlahnya yaitu daerah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. SDTK pertama bertempat di Kota Yogyakarta. Adapun data rerata permohonan keberatan dari tahun 2013-2015 untuk masing-masing Kanwil DJP sesuai dengan kelompok lokasi dapat dilihat sebagai berikut,

Lokasi
Kanwil DJP
Jumlah RerataPermohonan

(Berkas)
1: Jakarta
Kantor Pajak Besar
3.177
2: Jakarta
Banten, Bengkulu & Lampung, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan I, Jakarta Selatan II, Jakarta Utara, Jawa Barat I, Jawa Barat II, Jawa Barat III
3.587
3: Surabaya
Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah I, Jawa Tengah II, Jawa Tengah III, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara
3.296
4: Medan
Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat & Jambi, Sumatera Selatan & Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara I, Sumatera Utara II
1.678
5: Makassar
Kalimantan Selatan Tengah, Kalimantan Timur, Papua & Maluku, Sulawesi Selatan, Barat &Tenggara, Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo & Maluku Utara
957

Dari tabel di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa lokasi 5: Makassar sangat layak untuk dijadikan pilot project dari gerakan reformasi penanganan keberatan. Kelayakan ini ditinjau dari sisi anggaran dan manajemen risiko. Dengan jumlah rerata berkas permohonan keberatan yang sedikit tersebut maka diharapkan anggaran yang dikeluarkan pun tidak terlalu besar dan penataan administrasi pemberkasan serta penugasan penangan keberatan pun dapat dipantau secara seksama. Selaian daripada itu, antisipasi risiko kegagalan proses bisnis penanganan keberatan pun dapat teratasi dengan cepat.

Pilot project ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka sebagai miles stone awal dari progres reformasi perpajakan di bidang penanganan keberatan. Pembentukan kantor baru ini pun memang tidak terlepas dengan banyaknya tantangan dan rintangan yang harus dilalui seperti persetujuan lembaga-lembaga lain terkait tata kelola administrasi pemerintahan. Demikian pula terkait dengan pejabat fungsional yang belum terbentuk, tentunya sumber daya manusia yang ada dapat diberdayakan terlebih darhulu sementara proses pembentukan jabatan fungsional baru menunggu persetujuan. Namun, tidak ada yang tidak mungkin jika niat kuat reformasi perpajakan sudah ada di setiap sanubari elemen bangsa ini. When there is a will, there is a way! (*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.
sumber: http://www.pajak.go.id/content/article/pilot-project-reformasi-keberatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>